Penganut Neolib yang Diselimuti Kejahatan Perbankan

Laporan: Yayan Sopyani al-Hadi

SELAIN menganut sistem ekonomi neoliberal yang tidak dilandasi semangat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, negara kaya raya ini selalu diselimuti oleh skandal perbankan yang tak berujung.

Dalam acara “Refleksi 2009, Prediksi 2010” yang digelar di Rumah Perubahan, Jalan Panglima Polim, Jakarta (Minggu, 27/12), Komite Kebijakan Publik yang terdiri dari Adhie M Massardi, Abdulrachim Kresno, Rusmin Effendy, Octaniva Sari, Lalu Hilman Afriandi, dan Teguh Santosa memberi catatan atas pemerintahan SBY-Boediono yang dipenuhi skandal perbankan

Berikut sebagian pernyataan yang disampaikan Komite Kebijakan Publik:

Secara umum, kondisi ekonomi Indonesia sejak tsunami krisis finansial global semakin terpuruk dalam krisis yang berkepanjangan, mengingat sistem ekonomi Indonesia di bidang keuangan menganut rezim ekonomi neoliberal, tidak dilandasi semangat konstitusi UUD 1945. Kebijakan ekonomi neo-liberalisme yang diterapkan penguasa transisi semenjak pemerintahan BJ Habibie hingga Yudhoyono, semakin menjadikan rakyat sebagai budak di negerinya sendiri.

Konsekuensi logis yang bakal terjadi pada perekonomian Indonesia 2010 adalah semakin melemahnya pertumbuhan sektor-sektor industri padat-tenaga kerja dan sektor riil, serta melemahnya daya beli dan daya serap pasar serta kemungkinan timbulnya potensi dan ancaman PHK secara massal yang disebabkan berbagai faktor, termasuk bila perjanjian perdagangan bebas (FTA) Asean-Cina diterapkan pada 1 Januari 2010, maka pemerintah Indonesia dipastikan akan kehilangan pendapatan bea masuk sekitar Rp 15 triliun. Selain itu, sekitar 15 industri strategis dalam negeri bakal kehilangan kesempatan bersaing dan potensi peningkatan ancaman PHK secara massal.

Skandal yang tak kalah menarik adalah kejahatan sektor perbankan yang masih menjadi perhatian publik. Yakni skandal Bank Century, yang menurut mantan Wapres M Jusuf Kalla “perampokan”, telah menguras uang negara sebesar Rp 6,7 triliun. Dalam skandal Bank Century ini, Komite kebijakan publik menilai, pemerintah tidak pernah belajar dari sejarah, karena kejahatan sektor keuangan dengan modus operandi yang sama, terus berulang.

Kejahatan perbankan nasional yang menggunakan cara-cara lama, yakni merekayasa “kebijakan moneter demi menyelamatkan perekonomian nasional”, terjadi berulang-ulang. Seperti skandal BLBI, Bank Indover, Bank Bali, Bahana, YPPI, dan sekarang Bank Century.

Benar, kejahatan ekonomi paling besar dalam sejarah korupsi di Indonesia justru terjadi di sektor keuangan perbankan. Diakui atau tidak, salah satu kejatuhan BJ Habibie dan hilangnya legitimasi dan kewibawaannya sebagai presiden sehingga tidak mendapat dukungan politik pada Sdang Umum MPR 1999, tak lepas dari skandal keuangan Bank Bali yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 900 miliar (melibatkan Gubernur BI waktu itu, Syahril Sabirin). Mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah yang terkait kewenangan meloloskan pemberian dana YPPI BI sebesar Rp 100 miliar kepada para anggota DPR periode 1999-2004, dan terakhir skandal perampokan Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun.

Salah satu fokus perhatian pengusutan skandal perampokan Bank Century adalah temuan BPK yang mematahkan berbagai argumentasi dan apologi pemerintah dan para pendukung kebijakan bailout. Dengan kata lain, proses penyelamatan Bank Century yang diputuskan Komite Koordinasi yang merupakan kelanjutan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tidak disertai alasan kuat.

Temuan BPK terkait skandal Bank Century meliputi dugaan tindak pidana korupsi, pidana perbankan, tindak pidana pencucian uang (money laundering), manipulasi prosedur administrasi serta penyalahgunaan wewenang (abuse of power) yang dilakukan para pejabat keuangan pemerintahan Yudhoyono.

Bahkan, sudah cukup terang benderang bahwa proses “rekayasa penyelamatan” Bank Century melibatkan Menkeu Sri Mulyani Indrawati selaku Ketua KSSK, Gubernur BI Boedino (kini Wapres) sebagai anggota KSSK, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Rudjito yang juga anggota KSSK, Ketua LPS Firdaus Jaelani dan Sekretaris KSSK Raden Pardede.

Untuk merekayasa proses pengucuran dana Rp 6,7 triliun itu, Bank Century diskenariokan seolah-olah krisis perbankan nasional yang berdampak sistemik, sehingga bila pemerintah tidak melakukan bailout akan menganggu perekonomian nasional. Padahal, sesuai hasil audit investigasi BPK, dari dana penyertaan modal LPS sebesar Rp 6,7 triliun, sebanyak Rp 5,2 triliun digelontorkan dalam bentuk uang tunai yang disetorkan secara bertahap.

Pertama, dana sebesar Rp 2,7 triliun disetor sebanyak 6 kali sejak 24 November 2008 hingga 1 Desember 2008. Semua penyetoran dana dilakukan secara tunai. Kedua, dana sebesar Rp 2,2 triliun disetor sebanyak 13 kali, sejak 9 hingga 30 Desember 2008. Semuanya dalam bentuk tunai, kecuali pada 23 Desember 2008 sebesar Rp 445 miliar dalam bentuk SUN (Surat Utang Negara). Ketiga, sebesar Rp 1,1 triliun sebanyak 3 kali dengan setoran pada 4 Februari 2009 dan 24 Februari 2009 dalam bentuk SUN Rp 1 triliun dan tunai Rp 150 miliar. Keempat, sebesar Rp 630 miliar dengan setoran tunai 1 kali pada 24 Juli 2009. Jadi total uang Negara yang disuntikkan LPS kepada Bank Century sebesar Rp 6,762 triliun.

Keputusan KSSK dan BI pada 21 November 2008 yang merekayasa Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik telah menimbulkan efek luar biasa. Tidak hanya terhadap kehidupan ekonomi, tetapi juga politik. Oleh sebab itu, tak heran bila banyak kalangan berharap agar kasus (Centurygate) ini dibongkar sampai tuntas, agar ada kepastian hukum dan transparansi dalam pengelolaan sektor perbankan.

Jika sebelum kelahirannya saja sudah mengandung banyak cacat, wajar jika perkembangan Bank Century juga akhirnya banyak cacatnya. Bagaimana tidak? Hanya berselang beberapa bulan setelah merger menjadi Bank Century (Desember 2004), laporan hasil pemeriksaan BI atas Bank Century yang dikeluarkan pada 31 Oktober 2005 diketahui posisi CAR Bank Century per Februari 2005 sudah negatif 132,5%. Dengan kondisi tersebut, seharusnya Bank Century ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan khusus BI. Bank berstatus dalam pengawasan khusus adalah bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya sehingga BI mengharuskan bank dan pemilik saham pengendali untuk menyelesaikan semua kewajibannya dalam waktu enam bulan. Jika dalam periode tersebut tidak terselesaikan, BI harus menyatakannya sebagai “bank gagal”.

Namun, status Bank Century sebagai bank dalam pengawasan khusus telah diubah pimpinan BI menjadi bank dalam pengawasan intensif, dengan alasan pemilik saham pengendali berkomitmen untuk menjual surat-surat berharganya. Akan tetapi, komitmen pemilik saham pengendali itu tidak pernah dilaksanakan.

Selain itu, sejak 2005 hingga 2007, berdasarkan hasil pemeriksaan BI, Bank Century juga dinyatakan telah melanggar batas maksimal pemberian kredit (BMPK). Tetapi anehnya, pimpinan BI tidak mengambil tindakan tegas. Bank Century juga telah melakukan rekayasa terhadap capital adequacy ratio (CAR) guna memperoleh fasilitas pembiayaan jangka pendek (FPJP). Padahal posisi CAR Bank Century pada akhir Oktober 2008, pada saat sebelum persetujuan memperoleh fasilitas pembiayaan jangka pendek (FPJP), posisi CARnya sudah negatif 3,53%.

Padahal, sesuai ketentuan BI, bank yang dapat mengajukan FPJP adalah bank dengan CAR positif. Selain itu, jaminan untuk memperoleh FPJP sesuai dengan ketentuan BI adalah sebesar 150% dari plafon FPJP. Namun, jaminan yang ada di Bank Century nilainya hanya 83% dari plafon FPJP.

Selain itu, yang patut dipersoalkan kenapa penyertaan modal LPS dilakukan dalam bentuk tunai dengan alasan untuk mengantisipasi terjadinya rush. Alasan ini tidak masuk akal karena settlement untuk nasabah Century yang benar-benar nasabah dengan saldo di bawah Rp 2 miliar dapat dilakukan melalui Bank Mandiri dengan transfer atau pemindahbukuan.

Di zaman tekonologi informasi (IT) dan real time transaksi perbankan melalui jaringan yang sudah established, tindakan menyetor dalam bentuk tunai merupakan indikasi yang kuat menambah kecurigaan masyarakat bahwa di balik bailout Bank Century terdapat konspirasi besar yang perlu diusut secara seksama sampai tuntas ke akar-akarnya. Yang tak kalah menariknya adalah laporan dua perusahaan investasi asal Amerika, Medley Capital dan Hillside Apex Fund Limited, yang melaporkan adanya penggelapan dana lewat Bank Century ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri pada 8 September 2009. Lalu Frans Hendra Winarta, kuasa hukum Medley dan Hillside, melaporkan Bank Century dengan tuduhan penggelapan.

Medley sendiri adalah perusahaan investasi asal New York, Amerika Serikat. Adapun Hillside adalah hedge fund asal London, Inggris. Keduanya dipercaya mengelola investasi dana pensiun tentara Amerika Serikat (AS).

Kasus ini berawal saat Medley dan Hillside membeli surat utang (notes) milik PT Indo Dana Persada senilai 40 juta dollar AS atau Rp 371 miliar. Masing-masing perusahaan menyetor 20 juta dollar AS. Indo Dana adalah perusahaan yang disebut-sebut sebagai sekuritas.

Rencananya duit itu akan diteruskan ke PT Artha Persada Finance untuk modal menyalurkan kredit pembelian mobil. Sesuai dengan aturan, Hillside dan Medley memang tak bisa langsung menyalurkan pinjaman ke perusahaan pembiayaan. Ia harus menyalurkannya lewat sekuritas. Tapi belakangan diketahui, Indo Dana tidak terdaftar sebagai sekuritas. Celakanya, Artha Persada ternyata tidak menyalurkan uang itu untuk modal penyaluran kredit mobil. Perusahaan ini malah mentransfer dana ini ke sejumlah perusahaan, termasuk yang terbesar ke Bank Century.

Belakangan diketahui, Bank Century meneruskan dana itu di produk Antaboga Deltasekuritas Indonesia. Persoalan mulai terkuak saat aset Antaboga dibawa kabur pemiliknya, Robert Tantular. [yan]

Sumber: RakyatMerdekaOnline

Berbagi

Kegagalan Reformasi dan Gelombang Baru Gerakan Sosial

Laporan: Yayan Sopyani al-Hadi

MASYARAKAT sudah mulai frustasi dengan pemerintahan SBY-Boediono sementara partai politik tidak bisa diharapkan lagi menampung aspirasi publik.

Dalam acara “Refleksi 2009, Prediksi 2010” yang digelar di Rumah Perubahan, Jalan Panglima Polim, Jakarta (Minggu, 27/12), Komite Kebijakan Publik yang terdiri dari Adhie M Massardi, Abdulrachim Kresno, Rusmin Effendy, Octaniva Sari, Lalu Hilman Afriandi, dan Teguh Santosa memberi catatan atas pemerintahan SBY-Boediono dan trend baru gerakan sosial.

Berikut sebagian pernyataan yang disampaikan Komite Kebijakan Publik:

Belakangan ini, muncul trend baru dalam bentuk gerakan moral masyarakat civil society sebagai simbol perlawanan rakyat menentang kezaliman dan perlakuan yang tidak adil dalam berbagai bentuk dan ekspresi. Seperti gerakan parlemen online melalui Facebookers. Kasus kriminalisasi terhadap pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Kasus Prita Mulyasari yang melakukan perlawanan dengan cara gerakan mengumpulkan koin. Terakhir gelombang protes terhadap pengadilan Emak Minah yang divonis karena mencuri tiga biji kakao.

Kini, gerakan protes menentang rezim otoritarian bukan lagi milik para aktivis kampus, LSM dan tokoh parpol, tapi sudah menjadi milik para ibu rumah tangga yang menuntut keadilan dalam bentuk gerakan moral. Tampaknya fenomena gerakan civil society ini dipastikan akan menjadi semacam di tahun-tahun mendatang sebagai gerakan moral menentang ketidakadilan yang dilakukan para penguasa secara tidak semena-mena kepada rakyat.

Kenyataan ini memang sulit dibantah. Publik seolah-olah sudah mulai frustasi dengan partai politik dan DPR yang terkesan hanya sebagai pelengkap dalam sistem politik yang semuanya didasarkan pada nilai transaksional. Rakyat yang ada sekarang sudah tidak bisa dibohongi lagi, bahkan mereka memandang partai politik hanya sebagai alat kepentingan para elite untuk menuju kursi kekuasaan.

Sehingga, cita-cita reformasi yang diharapkan mampu melahirkan kondisi yang lebih baik dan keluar dari belenggu kekuasaan otoriter ala Orba, guna memperbaiki kondisi keadilan dan kesejahteraan rakyat yang kini seolah-olah mati suri. Apabila hal ini tidak terjadi, maka reformasi yang diagung-agungkan akan tinggal menjadi bagian cerita masa lalu yang tersimpan dalam teks-narasi buku-buku sejarah yang diajarkan di sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Kita sepakat menilai, kegagalan reformasi disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, reformasi gagal membersihkan para aktor korupsi dari birokrasi pemerintahan. Reformasi hanyalah jargon, bukan proses penggantian sistem dan penggantian dengan aktor politik yang berintegritas. Kedua, reformasi gagal karena telah ditunggangi kepentingan subjektif para oportunis politik. Ketiga, reformasi gagal karena tidak ada kontrol gerakan civil society yang kuat dan berkelanjutan.

Karena itu, gerakan moral rakyat harus pula menyadari realitas bahwa demokrasi (pemilu) di negeri ini telah dimenangi oleh para pemilik pemodal, sehingga bermetamorfosa menjadi demokrasi pasar. Demokrasi dengan segenap janji-janji surga agar rakyat terlena dalam mimpi-mimpi yang tak pernah menjadi kenyataan.

Untuk menghadapi semua itu, gerakan moral rakyat harus memiliki ideologi yang kuat, agar bisa mendorong proses demokrasi yang berjiwa kerakyatan, yang memberikan ruang bagi terakomodasikannya kepentingan objektif kelompok miskin dan masyarakat yang lemah secara ekonomi.

Sebab tanpa mengubah paradigma demokrasi yang sangat pragmatis dan transaksional seperti sekarang, sulit muncul sosok pemimpin yang bersih, jujur, idealis, populis, cerdas dan memegang amanat rakyat yang sebenarnya. [yan]

Sumber: RakyatmerdekaOnline

Berbagi

NKRI dan Keamanan Kian Terancam

Laporan: Yayan Sopyani al-Hadi

PEMERINTAHAN SBY-Boediono dinilai sering mempolitisir berbagai peristiwa yang melanda negeri ini dan tidak bisa menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari berbagai ancaman gerakan separatis.

Dalam acara “Refleksi 2009, Prediksi 2010” yang digelar di Rumah Perubahan, Jalan Panglima Polim, Jakarta (Minggu, 27/12), Komite Kebijakan Publik yang terdiri dari Adhie M Massardi, Abdulrachim Kresno, Rusmin Effendy, Octaniva Sari, Lalu Hilman Afriandi, dan Teguh Santosa memberi catatan atas pemerintahan SBY-Boediono.

Berikut sebagian pernyataan yang disampaikan Komite Kebijakan Publik:

Secara umum, persoalan politik dan keamanan yang bakal terjadi pada tahun 2010 masih menjadi persoalan serius yang patut diantisipasi, termasuk gangguan keamanan dan munculnya gerakan separatis yang kecewa terhadap kebijakan pemerintahan pusat, sekaligus menjadi ancaman serius bagi NKRI kedepan.

Kenyataan itu bisa disebabkan berbagai faktor yang kurang menguntungkan, bahkan bisa dipicu dari gaya kepemimpinan Yudhoyono yang sering kali melemparkan tuduhan dan rumor tak bertanggungjawab, sekaligus untuk memprovokasi masyarakat dengan berbagai tuduhan yang berbau fitnah dan SARA dengan menggunakan “data intelijen” yang tidak akurat.

Pernyataan Presiden Yudhoyono yang tidak terbukti, antara lain, saat terjadinya peledakan bom di Ritz Carlton dan JW Mariott pada 17 Juli 2009 lalu. Saat itu, Presiden terkesan panik, karena merasa sebagai pemenang Pilpres mendapat serangan. Bahkan, selain menuduh pelakunya “orang yang kalah dalam Pilpres”, ia juga mengutuk pelaku sebagai drakula penyebar maut. Disebutkan pula oleh Presiden, pelakunya adalah seseorang yang pernah melakukan kejahatan menghilangkan orang yang hingga kini masih lolos dari jerat hukum.

Disayangkan, dalam pidatonya, Yudhoyono justru memolitisasi keadaan dengan cara menuding lawan-lawan politiknya di balik aksi peledakan bom tersebut. Bahkan ia juga mengatakan; “Pagi ini saya mendapat banyak sekali pertanyaan, atau saudara-saudara yang mengingatkan kepada saya. Yang berteori, paling tidak mencemaskan, kalau aksi teror ini berkaitan dengan hasil pemilihan Presiden sekarang ini. Saya meresponsnya sebagai berikut, bahwa kita tidak boleh main tuding dan main duga begitu saja, semua teori dan spekulasi harus bisa dibuktikan secara hukum.”

Anehnya lagi, tanpa berdasarkan bukti-bukti otentik, Presiden justru memicu kontroversi sendiri dan mengaitkan peristiwa peledakan bom di dua hotel mewah di Jakarta itu dengan Pilpres 2009 lewat pernyataan bahwa:

“Saya harus mengatakan untuk yang pertama kalinya kepada rakyat Indonesia, bahwa dalam rangkaian Pemilu legislatif dan pemilihan Presiden dan pemillihan Wakil Presiden tahun 2009 ini memang ada sejumlah intelijen yang dapat dikumpulkan oleh pihak yang berwenang. Sekali lagi ini memang tidak pernah kita buka kepada umum, kepada publik, meskipun kita pantau dan kita ikuti. Intelegen yang saya maksud adalah adanya kegiatan kelompok teroris yang berlatih menembak dengan foto saya, foto SBY dijadikan sasaran, dijadikan lisan tembak. Saya tunjukkan, ada rekaman videonya, ini mereka yang berlatih menembak (sambil menunjukkan foto-foto yang didapat dari badan intelegen). Dua orang menembak pistol. Ini sasarannya, dan ini foto saya dengan perkenaan tembakan di wilayah muka saya, dan banyak lagi. Ini intelijen, ada rekaman videonya, ada rekaman gambarnya, bukan fitnah bukan isu. Saya mendapatkan laporan ini beberapa saat yang lalu.”

Pernyataan itu tentu saja sudah out of topic dan melemparkan fitnah tanpa didasarkan fakta-fakta yang akurat. Barangkali, Presiden Yudhoyono ingin bermain-main dan membuat dirinya seolah teraniaya sehingga diharapkan rakyat bersimpati kepada dirinya yang menjadi sasaran terorisme.

Pernyataan yang justru kontroversial dari SBY yang sampai saat ini tidak terbukti adalah yang menyebutkan bahwa:

“Masih berkaitan dengan intelijen, diketahui ada rencana untuk melakukan kekerasan dan tindakan melawan hukum berkaitan dengan hasil Pemilu. Ada pula rencana untuk pendudukan paksa KPU pada saat nanti hasil pemungutan suara diumumkan. Ada pernyataan akan ada revolusi jika SBY menang, ini intelijen bukan rumah bukan isu, bukan gosip. Ada pernyataan kita bikin Indonesia seperti Iran. Dan yang terakhir ada pernyataan, bagaimanapun juga SBY tidak boleh dan tidak bisa dilantik. Saudara bisa menafsirkan apa arti ancaman seperti itu.”

Gaya politik “melempar handuk” ini kembali dipraktekkan saat menyikapi rencana demo memperingati Hari Anti-Korupsi pada 9 Desember 2009. Presiden kembali mengungkapkan data yang seolah-olah dari badan intelijen resmi negara, tentang adanya “pertemuan Dharmawangsa” yang dihadiri para tokoh masyarakat. Bahkan, pertemuan Dharmawangsa itu sengaja direkayasa seolah-olah ada kelompok yang ingin mendongkel kepemimpinannya sebagai presiden. Lagi-lagi tuduhan itu tidak jelas arah dan juntrungannya.

Faktanya, pertemuan Dharmawangsa yang digembar-gemborkan itu tak pernah ada. Sayangnya, dokumen yang dijadikan pijakan SBY itu justru dibuat oleh orang-orang di sekitar lingkaran SBY sendiri.

Dalam situasi seperti ini, tidak tertutup kemungkinan ada semacam gerakan kontra intelijen yang dimainkan oleh orang-orang yang berada di ring satu SBY, khususnya yang kecewa atau merasa tidak puas dengan situasi dan keadaan. Kemungkinan lain adalah konspirasi kontra intelijen yang sengaja dimainkan untuk membuat situasi khaos dan seolah-olah negara dalam kondisi yang darurat.

Terakhir adalah peristiwa penembakan terhadap Panglima Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) Kelly Kwalik. Kenyataan ini semakin membuktikan bahwa sisa-sisa gerakan separatisme yang ada di berbagai daerah mulai muncul kembali, bahkan gerakan separatism RMS (Republik Maluku Selatan) pun dipastikan masih ada, termasuk GAM (Gerakan Aceh Merdeka).

Berdasarkan fakta-fakta itu, Komisi Kebijakan Publik mendesak agar Badan Intelijen Negara (BIN) mengklarifikasi apakah benar data intelijen yang diungkapkan Presiden ke publik benar-benar data dari BIN. Apabila benar, BIN harus segera melakukan perbaikan, baik struktur maupun kinerja, agar dapat bekerja optimal dan mengkaji setiap peristiwa secara akurat, bukan malah menyebarkan gosip murahan dan menakut-nakuti masyarakat.

Ini membuktikan kinerja aparat intelijen kita sangat tidak profesional dan perlu direvitalisasi dan direstrukturisasi demi menjaga wibawa dan kredibilitas lembaga negara seperti BIN. Sebab, bila pemerintah terus menggunakan data-data intelijen yang tidak akurat, dikhawatirkan akan menambah ketidakpercayaan rakyat. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa belum ada koordinasi antar-aparat negara dalam menyikapi berbagai persoalan bangsa. (Bersambung).

Sumber: RakyatmerdekaOnline.

Berbagi

Demokrasi Macet, Pemerintah Dihinggapi Sindrom Orba

Laporan: Yayan Sopyani al-Hadi

SELAIN gagal membangun pemerintahan yang bersih, pemerintahan SBY-Boediono dinilai mengidap sindrom Orde Baru serta lahir dari rahim Pemilu yang diduga penuh rekayasa.

Dalam acara “Refleksi 2009, Prediksi 2010” yang digelar di Rumah Perubahan, Jalan Panglima Polim, Jakarta (Minggu, 27/12), Komite Kebijakan Publik yang terdiri dari Adhie M Massardi, Abdulrachim Kresno, Rusmin Effendy, Octaniva Sari, Lalu Hilman Afriandi, dan Teguh Santosa memberi catatan atas pemerintahan SBY-Boediono.

Berikut sebagian pernyataan yang disampaikan Komite Kebijakan Publik:

Mengutip Thomas Carothers dalam The End of the Transition Paradigm (2002) menyebutkan, Indonesia sebagai negara yang tengah melakukan proses demokratisasi juga menghadapi kemacetan konsolidasi demokrasi atau sindrom zona kelabu demokrasi (syndrome of democratic grey zone).

Sindrom tersebut sesungguhnya terjadi karena gaya otoriter Orba masih dipraktikkan dengan cara membungkam kebebasan rakyat untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah yang sedang berkuasa, melakukan rekayasa dalam pemilu serta teror politik terhadap rakyat.

Tidaklah mengherankan bila banyak orang melihat Pemilu 2009 telah direkayasa sedemikian rupa untuk meraih kemenangan mayoritas. Bahkan pesta demokrasi (Pileg dan Pilpres) 2009 diciderai dengan berbagai rekayasa DPT (daftar pemilih tetap) dan masalah rekapitulasi suara. Sehingga menjadi Pemilu terburuk dalam sejarah politik nasional, dengan menghabiskan anggaran terbesar, sekitar Rp 25,8 triliun.

Pemerintah melalui KPU mengalokasikan anggaran Pemilu sebesar Rp 13,5 triliun (dengan distribusi Rp 4,5 triliun untuk pemilihan legislatif dan Rp 9 triliun untuk Pilpres). Sementara biaya kampanye keseluruhan partai politik diprediksi tidak kurang dari Rp 3 triliun, sehingga total dana Caleg, KPU dan partai politik untuk Pemilu 2009 mencapai lebih dari Rp 26 triliun.

Angka tersebut belum termasuk biaya pengamanan Pemilu oleh Polri/TNI, penyiapan infrastruktur pendukung oleh BUMN/BUMD serta departemen/ instansi terkait maupun partisipasi swasta dan masyarakat. Jika semua pengeluaran dimaksud diakumulasikan, jumlahnya tak kurang dari Rp 30 triliun, bahkan ada pihak yang mengestimasikan sekitar Rp 40 triliun.

Persoalannya, Pemilu sebagai sarana demokrasi tak mampu berperan menciptakan jalan baru untuk kesejahteraan bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Karena itu, dapat dipahami pesta demokrasi yang telah menghambur-hamburkan uang rakyat ini, hingga kini masih menyisakan persoalan. Salah satunya adalah indikasi korupsi dan penggelembungan suara pemilih yang dilakukan KPU belum juga diusut tuntas. Padahal, beberapa waktu lalu KPK sudah membidik dugaan korupsi yang terjadi di KPU.

Komisi Kebijakan Publik mendorong KPK untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dan manipulasi yang terjadi di KPU, karena penyelenggaraan Pemilu 2009 adalah yang terburuk sepanjang sejarah. Termasuk dugaan penggelembungan suara yang memenangkan pasangan Capres tertentu saat Pilpres 2009. Sebab, bukan tidak mungkin melalui rekayasa DPT dan TI (teknologi informasi) KPU berpotensi terjadinya penggelembungan suara yang maha dahsyat.

Selain itu, Komisi Kebijakan Publik mendesak DPR untuk segera melakukan pergantian seluruh komisioner anggota KPU serta merevisi paket UU Politik demi terciptanya kualitas penyelenggara Pemilu yang lebih Jurdil dan bermartabat, memiliki akuntabilitas dan dapat dipercaya (Bersambung). [yan]

Sumber: www.rakyatmerdeka.co.id

Berbagi