REFLEKSI 2009 PREDIKSI 2010:

Demokrasi Macet, Pemerintah Dihinggapi Sindrom Orba

Laporan: Yayan Sopyani al-Hadi

SELAIN gagal membangun pemerintahan yang bersih, pemerintahan SBY-Boediono dinilai mengidap sindrom Orde Baru serta lahir dari rahim Pemilu yang diduga penuh rekayasa.

Dalam acara “Refleksi 2009, Prediksi 2010” yang digelar di Rumah Perubahan, Jalan Panglima Polim, Jakarta (Minggu, 27/12), Komite Kebijakan Publik yang terdiri dari Adhie M Massardi, Abdulrachim Kresno, Rusmin Effendy, Octaniva Sari, Lalu Hilman Afriandi, dan Teguh Santosa memberi catatan atas pemerintahan SBY-Boediono.

Berikut sebagian pernyataan yang disampaikan Komite Kebijakan Publik:

Mengutip Thomas Carothers dalam The End of the Transition Paradigm (2002) menyebutkan, Indonesia sebagai negara yang tengah melakukan proses demokratisasi juga menghadapi kemacetan konsolidasi demokrasi atau sindrom zona kelabu demokrasi (syndrome of democratic grey zone).

Sindrom tersebut sesungguhnya terjadi karena gaya otoriter Orba masih dipraktikkan dengan cara membungkam kebebasan rakyat untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah yang sedang berkuasa, melakukan rekayasa dalam pemilu serta teror politik terhadap rakyat.

Tidaklah mengherankan bila banyak orang melihat Pemilu 2009 telah direkayasa sedemikian rupa untuk meraih kemenangan mayoritas. Bahkan pesta demokrasi (Pileg dan Pilpres) 2009 diciderai dengan berbagai rekayasa DPT (daftar pemilih tetap) dan masalah rekapitulasi suara. Sehingga menjadi Pemilu terburuk dalam sejarah politik nasional, dengan menghabiskan anggaran terbesar, sekitar Rp 25,8 triliun.

Pemerintah melalui KPU mengalokasikan anggaran Pemilu sebesar Rp 13,5 triliun (dengan distribusi Rp 4,5 triliun untuk pemilihan legislatif dan Rp 9 triliun untuk Pilpres). Sementara biaya kampanye keseluruhan partai politik diprediksi tidak kurang dari Rp 3 triliun, sehingga total dana Caleg, KPU dan partai politik untuk Pemilu 2009 mencapai lebih dari Rp 26 triliun.

Angka tersebut belum termasuk biaya pengamanan Pemilu oleh Polri/TNI, penyiapan infrastruktur pendukung oleh BUMN/BUMD serta departemen/ instansi terkait maupun partisipasi swasta dan masyarakat. Jika semua pengeluaran dimaksud diakumulasikan, jumlahnya tak kurang dari Rp 30 triliun, bahkan ada pihak yang mengestimasikan sekitar Rp 40 triliun.

Persoalannya, Pemilu sebagai sarana demokrasi tak mampu berperan menciptakan jalan baru untuk kesejahteraan bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Karena itu, dapat dipahami pesta demokrasi yang telah menghambur-hamburkan uang rakyat ini, hingga kini masih menyisakan persoalan. Salah satunya adalah indikasi korupsi dan penggelembungan suara pemilih yang dilakukan KPU belum juga diusut tuntas. Padahal, beberapa waktu lalu KPK sudah membidik dugaan korupsi yang terjadi di KPU.

Komisi Kebijakan Publik mendorong KPK untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dan manipulasi yang terjadi di KPU, karena penyelenggaraan Pemilu 2009 adalah yang terburuk sepanjang sejarah. Termasuk dugaan penggelembungan suara yang memenangkan pasangan Capres tertentu saat Pilpres 2009. Sebab, bukan tidak mungkin melalui rekayasa DPT dan TI (teknologi informasi) KPU berpotensi terjadinya penggelembungan suara yang maha dahsyat.

Selain itu, Komisi Kebijakan Publik mendesak DPR untuk segera melakukan pergantian seluruh komisioner anggota KPU serta merevisi paket UU Politik demi terciptanya kualitas penyelenggara Pemilu yang lebih Jurdil dan bermartabat, memiliki akuntabilitas dan dapat dipercaya (Bersambung). [yan]

Sumber: www.rakyatmerdeka.co.id

Berbagi